Kasus pelanggar Peraturan Daerah (Perda) di Kota Surabaya di sidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (13/6/2019). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Surabaya menindak para pelanggar Perda tersebut.
Sebanyak 8 orang pelanggar Perda melakukan pelanggaran tipiring (Tindak Pidana Ringan). Diantaranya, enam pelanggar Pedagang Kaki Lima (PKL), satu pelanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan 1 pelanggar Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB).
Saat ditanya oleh Hakim Ketua, enam pelanggar PKL mengaku keberadaan lapaknya di fasilitas umum (fasum), sehingga mereka berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Meski demikian, putusan hakim menyatakan bahwa enam pelanggar terbukti bersalah, melakukan tipiring yang sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2000 tentang ketentuan penggunaan jalan.
Pelanggar PKL diputuskan denda administrasi sebesar Rp 100.000. Selain itu, subsider hukuman kurungan selama 7 hari.
Selain itu, satu pelanggar TDUP juga terbukti bersalah melanggar Perda Nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan. Maka pelanggar diputuskan denda administrasi sebesar Rp 500.000 dan subsider hukuman kurungan selama 7 hari.
Satu pelanggar SIUP MB juga terbukti bersalah melanggar Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Dibidang Perdagangan Dan Perindustrian. Hukuman yang diputuskan Hakim pun sama dengan pelanggar TDUP.
Menurut PPNS Satpol PP Kota Surabaya, Abdul Suef mengatakan jumlah BAP (Berita Acara Pemeriksaan) para pelanggar hari ini berjumlah 9 orang. Namun 1 orang pelanggar tidak menghadiri persidangan hari ini.
“Kami selalu mengingatkan para pelanggar yang tidak hadir dalam persidangan untuk hadir di persidangan berikutnya. Mereka pun mentaati apa yang kami sampaikan.” tambahnya.
Persidangan para pelanggar Perda selalu rutin digelar sekali dalam seminggu. Tim PPNS Satpol PP Surabaya selalu bekerjasama dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya. #ndy
Share This :
