ARTIKEL TERBARU

Bangli di Jalan Kalianak Surabaya siap didata

Satpol PP Kota Surabaya beserta dengan Kepolisian, TNI, Kelurahan, Kecamatan, DPUBMP, Bagian Pemerintahan, BPB-Linmas Kota Surabaya melaksanakan pendataan kepada pemilik bangli di sepanjang Jalan Kalianak Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan, Rabu (15/11/2017). Saat ini Bangli tersebut akan ditertibkan karena keberadaannya berada di atas saluran air Jalan Kalianak.


Kali ini, Tim Rembuk Satpol PP Kota Surabaya melaksanakan pendataan kepada seluruh pemilik bangli. Satu per satu warga di data  dan diminta menunjukkan identitas diri dan surat kepemilikan lahan bangunan.


Tim Rembuk bersama petugas gabungan memberitahukan kepada pemilik bangli bahwa lahan yang ditempati berada di atas saluran air. Camat Kecamatan Krembangan,  I Gede Yudhi Kartika, menjelaskan saat ini masih dalam proses pendataan di lapangan selama 2 hari kedepan.


Dia menyebutkan, jumlah bangli di wilayah ini tercatat 297 yang berada di sepanjang saluran air. Maka dari itu, dilakukan pendataan atas mereka yang menempati dan diminta segera menyikapi kedatangan para petugas,” ucapnya.


Keberadaan lahan bangunan di sepanjang jalan ini sudah melanggar Perda Kota Surabaya No 10 tahun 2000 pasal 7 ayat 1 tentang ketentuan penggunaan jalan yang berbunyi “Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan, median jalan, jalur pemisah jalan, trotoar, dan bangunan perlengkapan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya” dan Perda No 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jauh sebelumnya, sosialisasi dan himbauan terkait aturan dalam dua Perda ini sudah diberitahukan kepada para pemilik bangli.


Agar efektif, para petugas mengerahkan Tim Rembuk Satpol PP Kota Surabaya untuk langsung mendatangi mereka sekaligus melaksanakan pendataan ditempat. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, Ahmad Yardo Wifaqo, menambahkan, hari ini hanya dilakukan tahap pendataan dimana nantinya akan kami evaluasi lagi.


“Selanjutnya akan kami sampaikan kepada pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk berwenang dalam tahap selanjutnya.” Disinggung apakah nantinya ada relokasi, lebih lanjut Yardo menyebutkan, bahwa persoalan tersebut bukan kewenangan dirinya untuk menjawab.


“Yang pasti, bangunan yang berdiri diatas saluran air merupakan tindakan yang melanggar,” Dan akan ditindaklanjuti lebih lagi, ujarnya. (sendykrisna/humpolpp)



HUBUNGI KAMI

Silahkan kirimkan kritik dan saran Anda mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya melalui form di bawah ini