Sejarah Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Visi dan Misi Satpol PP

Dalam usahanya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Berikut ini adalah kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Penertiban Reklame
2. Penertiban PKL (Pedagan Kaki Lima)
3. Penertiban Anjal / Gepeng
4. Penertiban Bangli (Bangunan Liar)
5. Penertiban RHU (Rekreasi Hiburan Umum)

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas : membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Keamanan dan Ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Surabaya yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
3. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai program, pedoman dan petunjuk teknis;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya dalam rangka pelaksanaan penindakan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

TUGAS DAN FUNGSI TIAP DIVISI

A. KEPALA TATA USAHA

Tugas:
Sekretariat dipimpin oleh seorang Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang pengelolaan Ketata Usahaaan.
Fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan;
2. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi  kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B.  KEPALA PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

Tugas:
Seksi Penyidikan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang penegakkan Peraturan Daerah dibidang  penyidikan dan penindakan.
Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis penyidikan dan penindakan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyidikan dan penindakan. 

C.  KEPALA PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL

Tugas:
Bidang Pengendalian dan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang pengendalian dan operasional.
Fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pengendalian dan operasional;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengendalian dan operasional;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D.  KEPALA PENGEMBANGAN KAPASITAS

Tugas:
Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang kepala pengembangan Kapasitas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Satuan di bidang Pengembangan Kapasitas.

Fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan;
2. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi  kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan; 
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi merupakan cara atau metode dan pola yang ditempuh organisasi untuk mencapai tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mencapai tujuannya melaksanakan program dan kegiatan  antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara  professional dan proporsional guna mencegah timbulnya berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban. 

Kebijakan

Kebijakan merupakan usaha dan upaya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Adapun kebijakan  Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya  dalam pencapaian tujuan dengan memperhatikan kondisi internal  dan eksternal diantaranya meningkatkan dan membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan suasana aman dan tertib secara swakarsa.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi